Sanjayasan's Blog

latihan membuat blog

KAPAL NIAGA PERLU PENGAWALAN


JAKARTA (Suara Karya): Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI) berpendapat, kapal-kapal niaga yang berlayar di perairan yang termasuk rawan perlu dipersenjatai atau dikawal oleh tentara bersenjata lengkap. Ini dilakukan guna mengatasi perompakan yang sangat meresahkan pelaut. Para pelaut sering disandera dan diancam akan dibunuh bila pemilik kapal tidak menyerahkan uang tebusan sesuai permintaan perompak atau pembajak. “Kalau perlu pelaut juga dipersenjatai untuk melawan perompak atau teroris yang sering mengganggu keamanan di laut,” kata Presiden KPI Hanafi Rustandi di sela Sidang Organisasi Pelaut se-Asia Pasifik, di Jakarta, kemarin.

Menurut dia, serangan perompak yang sering diikuti dengan penyanderaan awak kapal juga dibahas secara intensif. Hal ini mengingat kasus itu banyak terjadi di wilayah rawan, misalnya di perairan Somalia Afrika. Terakhir, sebuah kapal Amerika Serikat dibajak dan seluruh awaknya diancam akan dibunuh akhirnya dibebaskan oleh penyandera. “Tidak ada pelaut Indonesia di kapal Amerika itu,” kata Hanafi seraya memastikan motif pembajakan itu alasan ekonomi, bukan masalah politik.
Hanafi lantas meminta pelaut Indonesia yang bekerja di luar negeri tidak perlu takut mendapat ancaman pembunuhan. Selain pelaut cukup terlatih menghadapi situasi kapal dalam keadaan bahaya, pemerintah juga pasti melindungi setiap WNI yang mendapat kesulitan. “Pelaut harus berani melawan perompak. Kalau mereka menyatakan perang dengan pelaut, maka pelaut juga harus menyatakan perang terhadap perompak,” tuturnya.
Lebih jauh Hanafi juga menyoroti nasib pelaut perikanan yang kondisinya menyedihkan, baik di kapal-kapal domestik maupun kapal perikanan ocean going. KPI banyak menerima laporan kasus penelantaran pelaut maupun upah tidak dibayar. Bahkan penyiksaan terhadap pelaut juga kerap terjadi di kapal-kapal ocean going.
Disebutkan 8 masalah pokok dalam hubungan industrial dan merupakan masalah laten yang terjadi di kapal-kepala perikanan. Yakni, upah rendah, kurangnya perlindungan hukum, kontrak kerja tidak memenuhi standar perburuhan, tidak ada perjanjian kerja antara perusahaan dengan serikat pekerja, kondisi lingkungan kerja buruk akibat perlengkapan keselamatan tidak sesuai standar, risiko bahaya tinggi, penipuan oleh broker/agen dan rendahnya tingkat pendidikan, khususnya bagi rating (deckhand).
Hingga Desember 2008, jumlah pelaut perikanan yang diorganisasi KPI sebanyak 2.200 orang. Rinciannya yang bekerja di kapal domestik 1.402 orang dan di kapal luar negeri (ocean going) 1.532 orang.
Seperti diketahui, pertemuan dua hari ini dibuka Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal dan diikuti 45 peserta dari 17 negara di wilayah Asia Pasifik. Masalah yang dibahas, antara lain tentang perlindungan pelaut dari serangan teroris/perompak serta sistem perlindungan dan kesejahteraan pelaut yang harus sesuai standar internasional.
Pada kesempatan ini, Menteri Perhubungan menegaskan, pemerintah berkomitmen meningkatkan bentuk perlindungan bagi pelaut Indonesia yang bekerja di kapal asing maupun domestik. Ini sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Perlindungan bagi pelaut akan diakomodasi dalam peraturan pemerintah (PP) sebagai implementasi UU Pelayaran tersebut. (Andrian)Copy Right ©2000 Suara Karya Online
Powered by Hanoman-i

Juni 25, 2010 - Posted by | Uncategorized

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: