Sanjayasan's Blog

latihan membuat blog

Kasus impor kapal tanpa PIB agar dituntaskan

JAKARTA (Bisnis): Kamar Dagang dan Industri (Kadin) meminta pemerintah menanggapi masalah 1.000 unit kapal niaga yang diimpor tanpa dokumen pemberitahuan impor barang (PIB) dan surat keterangan bebas pajak pertambahan nilai (SKB PPN).

Ketua Komite Tetap Perhubungan Laut Kadin Carmelita Hartoto mengatakan Kemenhub harus segera mencarikan solusi terbaik supaya nasib kapal-kapal impor tanpa dua dokumen penting tersebut ada kepastian. Sebab, masalah impor kapal tanpa dilengkapi dua dokumen tersebut sudah belangsung cukup lama yakni pada 2001.

“Kasus ini sudah berlarut-larut. Kami harap agar Kemenhub segera bergerak supaya sektor lainnya tidak terkena dampak,” ujarnya kepada Bisnis.com, siang ini.

Carmelita menilai Kemenhub seharusnya menginisiasi pertemuan dengan melibatkan kementerian lainnya yakni Kemenperin, Kemendag, dan Kemenkeu guna mencarikan solusi atas nasib kapal-kapal tersebut.

Dia menjelaskan masalah 1.000 kapal impor tanpa dua dokumen itu tidak serta merta menjadi kesalahan Kemenhub atau operator kapal, tetapi seharusnya Kemenhub yang menginisiasi pertemuan tersebut.

“Kan pelayaran itu stakeholders Kemenhub.” Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) memperkirakan lebih dari 1.000 unit kapal niaga nasional yang sudah beroperasi mengangkut komoditas di domestik diimpor tanpa dilengkapi dua dokumen penting tersebut. Menurut INSA, sebanyak 35% dari kapal-kapal tersebut adalah armada yang bergerak di sektor angkutan tug and barge (tongkang), 30% kapal angkutan kargo umum (general kargo), kontainer 10% dan lain-lain 25%.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat INSA Johnson W. Sutjipto membenarkan lebih dari 1.000 unit kapal niaga nasional yang diimpor tanpa dilengkapi dokumen PIB dan SKB PPN sesuai dengan KMK No.10 tahun 2001 yang mengatur tentang PIB dan SKB PPN.(msb)
1

Juni 25, 2010 Posted by | Uncategorized | Tinggalkan komentar

KLM. Maruta Jaya 900: Sebuah Prototipe Kapal Hemat BBM

Pak Habibie telah merintis, kalau bukan kita yang meneruskan, lalu siapa? Solusi Efisiensi Bagi Angkutan Barang (Cargo Ship) dan Training Calon Pelaut.Melambungnya harga minyak mentah di pasar dunia, telah  menimbulkan dampak berantai di dalam negeri. Subsidi pemeritah untuk menjamin kebutuhan pasokan BBM di dalam negeri, menjadi beban yang semakin berat. Gerakan penghematan pun mulai dilaksanakan di berbagai sektor. Karena itu, diperlukan solusi alternatif terhadap ketergantungan BBM. Di sektor angkutan laut, BPPT pernah menciptakan Kapal Layar Motor (KLM) Maruta Jaya 900 sebagai prototipe kapal yang terbukti hemat BBM. Sayangnya, keberadaan kapal yang dirintis mantan Meristek / Ketua BPPT BJ.Habibie itu, seakan terlupakan.
Dampak kelangkaan BBM kini mulai mengkhawatirkan. Sektor pelayanan publik, seperti PLN telah melakukan pemadaman bergilir. Tarif listrik untuk industri telah disetujui untuk dinaikkan., yang pada gilirannya dapat mengakibatkan penurunan kapasitas produksi, lonjakan harga-harga barang kebutuhan masyarakat; bahkan tidak mustahil akan mengundang terjadinya gelombang PHK akibat menurunnya daya beli dan melemahnya nilai kompetitif produk nasional di pasar ekspor.
Meskipun Indonesia termasuk salah satu negara penghasil minyak, namun belum mampu memenuhi kebutuhan konsumsi BBM di dalam negeri yang terus meningkat. Jika tidak ada upaya – upaya yang sepantasnya dalam mengubah pola konsumsi dan mengurangi ketergantungan terhadap BBM serta mencari solusi pada energi alternatif, maka cepat atau lambat bangsa ini akan menghadapi krisis energi yang berujung pada lumpuhnya perekonomian nasional.
Kemungkinan terjadinya kelangkaan BBM, sebenarnya telah cukup lama diantisipasi. Lima belas tahun silam, ketika mantan Presiden RI, DR.Ing.BJ. Habibie menjabat Menteri riset dan Teknologi / Ketua Badan Penerapan dan Pengkajian Teknologi (BPPT) – saat itu harga minyak mentah di pasar dunia masih 14,000 dollar AS / barel, saat ini 75,000 dollar AS / barel – telah diupayakan proyek – proyek rintisan di sektor maritim dan angkutan laut. Salah satu proyek startegis di sektor angkutan laut, adalah pembuatan Kapal Layar Motor (KLM) Maruta Jaya  900 produksi PT. PAL Surabaya, dengan desain khusus sebagai kapal angkutan barang (Cargo Ship) yang hemat BBM dan ramah lingkungan.
Konsep Penghematan Energi

KLM. Maruta Jaya pertama kali dibuat tahun 1990. Namun setelah melalui  serangkaian uji coba komersial sebagai kapal niaga, baru pada tahun 1992 Maruta Jaya 900 diluncurkan.
Berdasarkan hasil kajian BPPT, KLM. Maruta Jaya 900 mampu menghemat konsumsi BBM sampai 70% dibandingkan dengan kapal sejenisnya. Jika kapal sejenis (daya muat 800 – 900 ton) mengkonsumsi BBM sekitar 3.000 – 4.000 liter/hari, KLM. Maruta Jaya 900 hanya memerlukan 900 – 1.000 liter / hari.
Dewasa ini, prinsip hemat BBM dan penerapan teknologi berwawasan lingkungan, telah menjadi isu global untuk mengurangi tingkat pencemaran lingkungan laut. Maka pemanfaatan tenaga angin sebagai tenaga penggerak utama kapal. Dengan penggunaan layar seluas 1.200 meter persegi yang terdiri dari 1 buah layar jib (jib sail) berbetuk segi tiga yang terletak di bagian cocor / haluan (bowsprit), 2 buah layar utama (main sail) berbentuk segi empat yang masing – masing terpasang pada tiang utama (main mast) dan 1 buah layar mizzen (mizzen sail) yang tepasang pada tiang belakang dan dapat mamberikan dorongan kekuatan laju kapal sampai dengan 8 – 9 knot pada saat cuaca normal. Jika dikembangkan lebih lanjut (ditambah produksi dan dioptimalkan kinerjanya) akan menjadi salah satu pilihan tepat guna dalam meningkatkan efisiensi sekaligus menghemat pemakaian BBM yang setara pula.
Sebagai Kapal Latih

Selain hemat BBM, kapal ini pun dapat ditambah fungsikan menjadi  kapal latih bagi para calon pelaut agar sesuai dengan tuntutan / standar IMO (International Maritime Organization). Keberadaan kapal latih menjadi sedemikian penting mengingat minat bahari di kalangan generasi muda telah cukup meningkat. Hal ini terbukti dengan berdirinya beberapa badan diklat kepelautan di seluruh penjuru negeri, baik milik pemerintah maupun swasta. Tetapi di lain pihak, pemerintah maupun pelaku usaha di bidang pelayaran niaga, belum dapat mengimbangi tuntutan kebutuhan sarana pelatihan. Keterbatasan armada yang mampu menampung para Calon Perwira Laut untuk melakukan praktek laut setelah memperoleh pelajaran teori di kelas.
KLM. Maruta Jaya 900 sebagai cargo ship yang jika dioptimalkan sebagai kapal latih, setidaknya mampu menampung setidaknya 15 orang calon pelaut dengan rute yang menyesuaikan pada tujuan pengiriman barang (training follows the cargo route). Penyesuaian rute tersebut, merupakan upaya untuk menekan seminimal mungkin biaya pelatihan / training. Hal tersebut dikarenakan biaya operasioal kapal, sebagian sudah dibebankan kepada ongkos angkut barang (cargo freight).
Pelatihan “Sail Training” di atas kapal KLM. Maruta Jaya 900 ditangani oleh instruktur dan tenaga berpengalaman serta para professional dalam ilmu – ilmu terkait dengan cara bekerja sama dengan beberapa lembaga / badan diklat kepelautan yang telah mendapat rekomendasi untuk memberikan sertifikasi sesuai standar IMO seperti S T I P (Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran) dan B P 3 I P (Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran) Jakarta serta beberapa balai diklat sejenis di kota – kota besar lainnya.
Pelatihan tersebut diharapkan akan menjadi salah satu model / cara memberikan keterampilan dan kecakapan dasar bagi para calon pelaut, guna mengurangi tingkat pengangguran dan banyaknya remaja putus sekolah akibat biaya pendidikan yang semakin tinggi.Guna mencapai tujuan ideal dari program tersebut, tentu saja dibutuhkan dukungan dari berbagai kalangan, termasuk lembaga-lembaga / institusi pemeritah dan swasta, serta pihak – pihak tertentu yang mempunyai kepedulian terhadap upaya pengembangan bidang kemaritiman. Untuk itu, partisipasi untuk turut memberdayakan KLM Maruta Jaya 900, sangat diperlukan. Pak Habibie telah merintis, kalau bukan kita yang meneruskan……., lalu siapa …..?

Pemberdayaan KLM Maruta Jaya oleh Pemerintah Daerah
Pasca bencana tsunami dan gempa bumi di Propinisi NAD, Pulau Nias serta Pulau Simeulue dan sekitarnya pada masa tanggap darurat, berangkat dari Jakarta KLM. Maruta Jaya 900 berhasil dua kali mengangkut barang bantuan sejumlah + 2 x 800 ton atau setara dengan 100 truk dan tiba ditujuan dengan selamat. Selain mengangkut muatan bantuan, KLM Maruta Jaya juga melaksanakan kegiatan sosial lainnya yaitu melatih para remaja korban bencana menjadi calon pelaut bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Simeulue, Propinsi NAD. Bahkan saat ini sudah 22 orang yang sudah berhasil dan menjadi ABK di kapal – kapal niaga antar negara (ocean going).
Kapal tersebut bisa difungsikan sebagai kapal perintis khusus bagi pemda yang memiliki latar belakang ekonomi dan budaya maritim. KLM. Maruta Jaya 900 bisa mengangkut komoditi kebutuhan bahan pokok yang menyangkut kepentingan rakyat sekaligus sebagai salah satu alternatif penyeimbang harga – harga. Manfaat alternative lainnya ialah sebagai simbul (icon) promosi yang dinamis dalam upaya promosi promosi wisata, ekonomi dan budaya melalui program Kota Kembar (Sister City) baik dengan kota – kota di dalam maupun negeri. Kegiatan tersebut bisa dikaitkan dengan kegiatan pertukaran remaja, kunjungan muhibah dan pelatihan layer bersama.
Bukankah ini berarti “Sekali Merengkuh Dayung, Dua Tiga Pulau Terlampaui……… ???”

Juni 25, 2010 Posted by | Uncategorized | Tinggalkan komentar

Kapal Selam Negeri Jiran

SpyGirl
December 27th, 2007, 11:46
Jakarta (ANTARA News) – Bertambah lagi negara anggota Perhimpunan Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) yang mengoperasikan kapal selam. Setelah Singapura pada beberapa tahun silam, kini giliran Malaysia memperkuat angkatan lautnya dengan kapal selam.

Sebagai negara pemilik pantai, kedua negeri tetangga Indonesia itu memang layak memiliki kapal selam.

Alat utama sistem senjata (alutsista) bawah air berupa kapal selam diyakini ampuh sebagai alat diplomasi, membuat negara lain harus berpikir dua kali bila ingin berperang dengan mereka.

Kapal selam telah memperlihatkan peranan yang menentukan dalam berbagai perang laut di masa lalu.

Dengan panjang 50-70 meter, “siluman bawah air” ini dapat memberikan keunggulan taktis dan strategis dalam perang laut.

Keunggulan ini tak terkirakan nilainya, jauh melampaui nilai investasi bagi pengadaan alutsista ini.

Selain efektif bagi upaya blokade dan gangguan terhadap kapal-kapal komersial lawan, ikan besi yang sukar dilacak ini amat berdaya guna dalam operasi penyebaran ranjau di perairan ribuan kilometer jauhnya dari pangkalannya.

Kapal selam juga berfungsi sebagai sarana pendarat bagi pasukan khusus di pantai musuh. Hanya kapal selam yang berkemampuan merintangi secara penuh mobilitas satu armada kapal niaga atau mengikat konvoi kapal perang musuh dalam satu kawasan.

Hal itu terjadi karena konvoi musuh terpaksa memburu dan mengusir kapal selam tak dikenal atau tak bersahabat.

Pada 1982, sebuah kapal selam Argentina tipe 209, kapal sejenis yang dimiliki TNI AL, berhasil mengusik gugus tugas Inggris. Ketika itu pasukan Inggris dikerahkan ke Samudra Atlantik bagian selatan untuk menghadapi Argentina. Setelah “kucing-kucingan” selama 60 hari, kapal itu kembali ke pangkalan dengan selamat.

Bahkan, setahun sebelumnya muncul kehebohan dalam kasus yang disebut “Whiskey on the Rock”, yakni kandasnya kapal selam kelas Whiskey dari Armada Laut Baltik bekas Uni Sovyet di sebuah pulau milik Swedia.

Rupanya sudah lama kapal selam Sovyet keluyuran di sana. Keberadaannya baru terungkap dengan kandasnya kapal itu. Drama 10 hari itu mengejutkan kalangan militer dan politik Swedia dan mengakibatkan munculnya rasa tak percaya dalam waktu lama antara Swedia yang netral dan Sovyet.

Pada 1995, kapal selam nuklir Rusia kelas Akula II berlayar tanpa terdeteksi di sepanjang pantai timur AS. Akula II merupakan kapal nuklir yang dirancang lebih besar, lebih senyap dan yang terpenting lebih mematikan ketimbang kapal selam sejenis yang dioperasikan Barat.

Sekalipun dalam masa damai, kapal selam negara lain akan selalu berkeliaran, terutama saat berlangsung latihan perang yang melibatkan kapal perang.

Kapal selam biasanya melakukan pengintaian untuk memperoleh data, seperti frekuensi putaran baling-baling kapal yang kemudian akan disimpan dalam memorinya bagi keperluan masa datang bila perang atau konflik berkobar.

Indonesia pemain lama

Di kawasan ASEAN, Indonesia merupakan pengguna lama kapal selam. Indonesia memulai era kapal selam pada 1959, menyusul diterimanya dua kapal selam kelas Whiskey, KRI Cakra dan KRI Nenggala, dari Uni Sovyet. Seluruhnya ada 12 kapal yang datang secara bertahap.

Pengabdian kapal selam kelas ini kemudian digantikan oleh dua kapal selam Tipe 209 yang dibeli dari Jerman pada 1981.

Kedua kapal menggunakan kembali nama KRI Cakra dan KRI Nenggala, dengan nomor lambung sama 401 dan 402.

Indonesia pernah merencanakan akan membeli lima kapal selam Tipe 206 dari Jerman. Bahkan dilaporkan akan membeli enam kapal selam kelas Kilo dari Rusia.

Dengan kapal selam, berbagai operasi Angkatan Laut akan lebih berdaya guna dan berhasil guna. Satu kapal selam mampu menghadapi enam “frigate” dan “destroyer”, kata Bernard Kent Sondakh saat menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Kasal) beberapa tahun lalu.

Paling tidak Indonesia membutuhkan 12 kapal selam untuk pengamanan seluruh wilayah perairannya, katanya. Bila tak memiliki kapal selam yang memadai, posisi tawar Indonesia akan emah dan banyak nelayan asing yang menikmati keuntungan dari perairan Indonesia.

Sementara itu, Laksamana TNI Slamet Soebijanto yang baru saja menyerahkan jabatan Kasal kepada Laksamana TNI Sumardjono, belum lama ini, mengemukakan, Indonesia mutlak membutuhkan enam kapal selam. Alasannya, sudah banyak disepelekan dengan minimnya alutsista.

“Apakah kita akan begini terus? Kalau punya, kita akan ditakuti karena kapal selam sulit dideteksi kekuatan lawan,” kata Slamet.

Ia menyatakan hal itu terkait dengan tak jelasnya rencana pembelian enam kapal selam kelas Kilo dari Rusia.

Pengadaan kapal selam oleh dua negara jiran Indonesia, Singapura dan Malaysia, berjalan mulus sekali.

Empat kapal selam yang dibeli Singapura adalah kapal bekas pakai AL Swedia. Negara kota itu akan memanfaatkan kapal selam kelas Sjoorman sebagai sarana latihan dan pengenalan operasi kapal selam sebelum membeli kapal baru.

Kapal selam Malaysia kelas Scorpene baru saja diluncurkan di Prancis pada 23 Oktober 2007. Kapal selam bernama KD Tunku Abdul Rahman berbobot 1.500 ton dengan panjang 67,5 meter itu dibeli dengan harga hampir satu miliar dolar AS.

Scorpene dilengkapi teknologi terkini yang mencerminkan generasi terbaru kapal selam penyerang Prancis.

Walaupun ada banyak pilihan, Malaysia memutuskan membeli Scorpene karena negara pembuatnya bepengalaman luas dalam riset dan pengembangan kapal selam dan teknologi yang digunakan adalah yang terbaik dan tercanggih.

Monster bawah laut Malaysia ini akan mengemban misi yang mencakup peran anti kapal selam dan anti-kapal permukaan hingga ke misi operasi khusus dan pengumpulan data intelijen.

Dilengkapi dengan sistem pertempuran yang serba terpadu (fully integrated combat system), kapal selam Scorpene mampu melancarkan serangan dengan rudal anti kapal permukaan, torpedo berat jenis Black Shark dan ranjau.

Alutsista buatan DCNS Prancis dan Navantia Spanyol itu hanya perlu 32 awak karena semuanya serba otomatis.

Bisa beroperasi di kedalaman 350 meter selama 40 hari terus-menerus dan cocok beroperasi di perairan sekitar Malaysia.

Peningkatan kemampuan armada laut Kerajaan Malaysia dianggap penting karena perairan Laut China Selatan adalah perairan tersibuk kedua di dunia. Jika terjadi konflik, Selat Malaka akan terkena imbasnya. Selain itu, perairan Laut China Selatan banyak mengandung minyak dan gas serta biota laut.

Malaysia menganggap tiga pulau di gugusan Kepulauan Spratly sebagai wilayah kedaulatannya, yakni Terumbu Ubi (Ardasier Reef), Terumbu Mantanani (Maruiveles Reef) dan Terumbu Layang-layang (Swallow Reef).

Negara itu juga menduduki dua terumbu lagi yang berada di luar Kepulauan Spratly dan diperkirakan bisa memicu konflik yakni Terumbu Siput(Erica Reef) dan Terumbu Peninjau (Invertigator Reef).

Menurut Malaysia, pengadaan dua Scorpene walaupun harus mengeluarkan biaya sampai 3 miliar ringgit merupakan kepatutan dan hal yang sudah sepantasnya.

Armada laut yang kuat dirasa perlu supaya pihak lain tidak dengan mudah dan sewenang-wenangnya membuat tuntutan wilayah yang sememangnya milik Malaysia.

Malahan ada pendapat dua kapal selam tak mencukupi untuk mengawal perairan Malaysia yang begitu panjang.

Jika Singapura dengan perairan “sekangkang kera” mempunyai empat kapal selam, maka Malaysia sepatutnya memiliki lebih dari dua.

Bagaimana kalau pecah perang dengan negara tetangga yang sudah memiliki kapal selam? Apakah Indonesia siap meladeni mereka, sedangkan kapal selam kita hanya dua, itupun sudah tua.

Kemungkinan konflik yang memicu perang sudah dibantah pejabat Indonesia dan Malaysia. Tanggapan yang sama juga datang dari pakar perkapalan dari Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya, Prof. Ir. Soegiono.

Menurut Soegiono, kapal selam Malaysia itu bukan ancaman bagi Indonesia. Perang dengan menggunakan kapal perang tidak mungkin ada, kecuali untuk penggentaran. Lagipula lautan di Indonesia banyak yang dangkal.

Namun demikian, katanya, penggentaran yang dilakukan Malaysia juga dapat menjadi pendorong bagi Indonesia untuk menjaga dengan seksama 129 pulau terluarnya agar tak lepas lagi ke tangan Malaysia, seperti Sipadan dan Ligitan.

Apalagi Indonesia dan Malaysia masih terlibat sengketa soal Blok Ambalat. Malaysia juga tengah berselisih dengan Singapura soal pemilikan Pulau Batu Putih. (*)

Juni 25, 2010 Posted by | Uncategorized | Tinggalkan komentar

Sejarah Pendidikan Pelaut di Indonesia

Portal Pelaut Indonesia InDoCreWs Article / Maritime / History

Sejarah Pendidikan Pelaut di Indonesia

by admin Friday, May 25, 2007 05:31:05
Pada tahun 1957, Presiden RI pertama, Soekarno, meresmikan Akademi Pelayaran Indonesia/AIP (sekarang Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran(STIP))sebagai wadah pendidikan pelaut/pelayaran secara akademis. Masa pendidikannya pada awal pertama adalah selama 3 tahun, sama dengan pendidikan Akademi lainnya setingkat dengan sarjana muda pada masa itu. Pendidikan dihabiskan selama 2 tahun di kampus/asrama dan 1 tahun penuh melakukan praktek atau Proyek Laut di kapal-kapal niaga pelayaran samudra…

Pendidikan Akademis Pelaut dan Hirarki di Kapal

Pada tahun 1957, Presiden RI pertama, Soekarno, meresmikan Akademi Pelayaran Indonesia/AIP (sekarang Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran(STIP))sebagai wadah pendidikan pelaut/pelayaran secara akademis. Masa pendidikannya pada awal pertama adalah selama 3 tahun, sama dengan pendidikan Akademi lainnya setingkat dengan sarjana muda pada masa itu. Pendidikan dihabiskan selama 2 tahun di kampus/asrama dan 1 tahun penuh melakukan praktek atau Proyek Laut di kapal-kapal niaga pelayaran samudra .

AIP

Pendidikan di AIP menggunakan gaya semi militer, karena memang taruna-taruna AIP adalah merupakan perwira cadangan angkatan laut. Sejak didirikan sampai kira-kira tahun 1985, hampir semua lulusan AIP terkena wajib militer dan bertugas di kapal-kapal perang RI dengan pangkat perwira muda Letda Angkatan Laut. Begitu juga pada awalnya semua taruna AIP mendapat ikatan dinas untuk menutupi kurangnya perwira laut pelayaran niaga Indonesia, yang dahulu sebagian besar masih di nakhodai oleh perwira laut Belanda. Pendidikan pelayaran di AIP banyak dipengaruhi oleh sistim pendidikan Akademi Pelayaran Belanda maupun Kingspoint Academy Amerika Serikat, karena memang hampir tiap tahunnya sebagian Taruna pilihan serta para pendidik di kirim ke luar negeri untuk tugas belajar.

BPLP di Semarang dan Makassar

Hingga dekade 70-80an menyusul berdirinya beberapa Pendidikan Pelayaran Negeri di Semarang dan Makassar dengan nama Balai Pendidikan dan Latihan Pelayaran sebagai Crash Program memenuhi kebutuhan perwira pelayaran niaga di Indonesia.

Masa kejayaan pelaut Indonesia mulai sirna sejak musibah besar nasional terjadi pada tahun 1980 dengan tenggelamnya kapal KMP Tampomas II. Menyusul pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan Scrapping/Pembesi tua-an kapal-kapal yang berumur lebih dari 20 tahun, dampaknya perusahaan pelayaran nasional banyak yang gulung tikar dan tidak tertampungnya lulusan pelaut di tiga pendidikan akademi disamping Akademi dan sekolah pelayaran swasta yang lainnya.

STIP

Pada akhirnya dunia pelayaran di Indonesia mengakhiri masa krisisnya pada awal-awal tahun 90-an hingga sekarang. Sejak tahun 1998-1999, Indonesia sudah mempunyai Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran setara sarjana dengan beban studi 160 sks dengan gelar S.Si.T (Sarjana Sain Terapan). Jadi lulusan STIP boleh melanjutkan program S2 dan seterusnya disamping ijazah keahlian lainnya yang kalau dijumlahkan kurang lebih ada 10 sertifikat dan berstandard internasional karena memang sekarang seluruh Taruna di STIP wajib menggunakan bahasa Inggris.[2]

Sertifikat pelayaran

Saat ini untuk menjadi pelaut, seseorang harus memiliki ijazah-ijazah yang diperlukan, hal ini menyebabkan tumbuhnya sekolah-sekolah pelayaran mulai dari tingkat SLTA sampai ke perguruan tinggi. Yang mana dengan Tingkatan sebagai berikut :

lulusan SLTP dapat melanjutkan ke Sekolah Kejuruan Pelayaran (Setarap SLTA) dengan Sistim Pendidikan 3 Tahun Belajar teori 1 tahun Praktek Berlayar (PROLA) yang mana lulusan dari SKP ini mendapatkan IJasah setara SLTA dan ANT IV.

Ijazah Pelaut

Ijazah bagi pelaut (perwira) di Indonesia terbagi atas ijazah dek dan ijazah mesin.

Ijazah Dek

Ijazah Dek dari yang tertinggi adalah:

1. Ahli Nautika Tingkat I (ANT I) ; dulu Pelayaran Besar I (PB I), dapat menjabat Nakhoda kapal dengan tak terbatas berat kapal dan alur pelayaran
2. Ahli Nautika Tingkat II (ANT II) ; dulu Pelayaran Besar II (PB II), dapat menjabat:
* Mualim I/Chief Officer tak terbatas berat kapal dan pelayaran;
* Nakhoda/Master pada kapal kurang dari 5000 ton dengan pelayaran tak terbatas
* Nakhoda/Master kapal kurang dari 7500 ton daerah pantai dan harus pengalaman sebagai Mualim I selama 2 tahun
3. Ahli Nautika Tingkat III (ANT III) ; dulu Pelayaran Besar III (PB III), dapat menjabat: Mualim I/Chief Officer max 3000 DWT
4. Ahli Nautika Tingkat IV (ANT IV) ; dulu Mualim Pelayaran Intersuler (MPI): Perwira kapal-kapal antar pulau
5. Ahli Nautika Tingkat V (ANT V) ; dulu Mualim Pelayaran Terbatas (MPT): Perwira kapal-kapal kecil antar pulau
6. Ahli Nautika Tingkat Dasar (ANT D)

Ijazah Mesin

Ijazah Mesin dari yang tertinggi adalah:

1. Ahli Teknik Tingkat I (ATT I) ; dulu Ahli Mesin Kapal C (AMK C): Kepala Kamar Mesin/Chief Engineer kapal tak terbatas
2. Ahli Teknik Tingkat II (ATT II) ; dulu Ahli Mesin Kapal B (AMK B), dapat menjabat:
* Masinis I/Second Engineer kapal tak terbatas
* Kepala Kamar Mesin/Chief Engineer dengan tenaga mesin kurang dari 3000 KW, pelayaran tak terbatas
* Kepala Kamar Mesin/Chief Engineer dengan tenaga mesin tak terbatas, pelayaran daerah pantai
3. Ahli Teknik Tingkat III (ATT III) ; dulu Ahli mesin Kapal A (AMK A), dapat menjabat:
* Perwira Jaga (tak terbatas)
* Masinis I/Second Engineer dengan tenaga mesin kurang dari 3000 KW, pelayaran tak terbatas
* Kepala Kamar Mesin/Chief Engineer dengan tenaga mesin kurang dari 3000 KW daerah pantai harus pengalaman 2 tahun sebagai Masinis I
4. Ahli Teknik Tingkat IV (ATT IV) ; dulu Ahli Mesin Kapal Pelayaran Intersuler (AMKPI): Masinis kapal-kapal antar pulau
5. Ahli Teknik Tingkat V (ATT V) ; dulu Ahli Mesin Kapal Pelayaran Terbatas (AMKPT): Masinis Kapal-kapal kecil antar pulau
6. Ahli Teknik Tingkat Dasar (ATT D)

Sertifikat ketrampilan

Sertifikat ketrampilan ini merupakan sertifikat yang wajib dimiliki oleh para pelaut di samping sertifikat formal di atas. Diantaranya adalah:

1. Basic Safety Training (BST)/Pelatihan Keselamatan Dasar
2. Advanced Fire Fighting (AFF)
3. Survival Craft & Rescue Boats (SCRB)
4. Medical First Aid (MFA)
5. Medical Care (MC)
6. Tanker Familiarization (TF)
7. Oil Tanker Training (OT)
8. Chemical Tanker Training (CTT)
9. Liquified Gas Tanker Training (LGT)
10. Radar Simulator (RS)
11. ARPA Simulator (AS)
12. Operator Radio Umum (ORU) / GMDSS[3]

Portal Pelaut Indonesia InDoCreWs : http://www.indocrews.com Online version: http://www.indocrews.com/view-article-30-32.html

Juni 25, 2010 Posted by | Uncategorized | Tinggalkan komentar

Kapal Selam Indonesia, Armada Paling Ditakuti

Fakta membuktikan, kapal selam merupakan armada perang yang paling ditakuti musuh. Bukan apa-apa, sepanjang Perang Dunia (PD) I dan PD II, kapal selam memiliki rekor tertinggi dalam menenggelamkan kapal atas air dibandingkan jenis armada perang lainnya, bahkan pesawat tempur sekali pun.

 

Keandalan kapal selam memang tak diragukan lagi. Semasa PD I misalnya, ia mampu menenggelamkan 5.755 kapal transportasi. Sementara itu, kapal sejenis yang berhasil ditenggelamkan kapal atas air hanya 217 kapal.

Begitu juga pada PD II. Kapal selam mampu menenggelamkan 3.138 kapal atas air. Bandingkan dengan pesawat tempur yang berhasil menenggelamkan 1.715 kapal atas air. Sedangkan kapal atas air hanya mampu menenggelamkan 650 kapal musuh.

”Keandalan kapal selam, dengan torpedonya, sebagai senjata pamungkas taktis maupun strategis di laut sudah melegenda,” kata Prof Dr Ir Indroyono Soesilo, Kepala Badan Riset Kelautan dan Perikanan (BRKP saat Peluncuran dan Bedah Buku Kapal Selam Indonesia pertengahan Maret 2008. Buku yang ditulis Indroyono dan wartawan Suara Pembaruan Ir Budiman MSi ini dibedah oleh Peneliti Senior CSIS Dr Eddy Prasetyono dan Redaktur Senior Kompas Dr Ninok Leksono.

Di awal Perang Dunia (PD) II misalnya, kapal-kapal selam Jerman, U-Boat, berhasil mencegat dan menenggelamkan konvoi-konvoi armada sekutu yang mengangkut perbekalan perang dari Benua Amerika ke Benua Eropa.  Bukan hanya itu, Angkatan Laut (AL) Jepang juga mengerahkan kapal-kapal selam mini saat menyerang Pangkalan AL AS di Pearl Harbour, Hawaii, 7 Desember 1941. ”Serangan itu menghancurleburkan Armada Pasifik AS dan menggiring negeri adidaya ini masuk ke dalam kancah PD II,” ujar Budiman kepada Samudra.

Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Sumardjono dalam sambutan tertulisnya mengatakan, kapal selam merupakan senjata yang memiliki daya tangkal tinggi, karena kekhasannya yang sulit dideteksi dan dihancurkan serta mampu membawa berbagai jenis senjata, seperti torpedo, ranjau, maupun peluru kendali. Bagi Indonesia, mengoperasikan kapal selam akan memiliki nilai strategik, karena karakter perairan Indonesia yang sangat khas.

Sebagai ilustrasi, bahwa dari sebelas peta salinitas yang ada di dunia, tujuh di antaranya berada di perairan Indonesia. ”Oleh sebab itu, sifat dan karakter laut di Indonesia sangat memaknai dan menguntungkan bagi beroperasinya kapal selam, karena akan menyulitkan pendeteksian,” ujar Sumardjono.

Terbesar di Asia Tenggara

Lalu bagaimana dengan kekuatan kapal selam Indonesia? Kini, TNI AL  hanya memiliki dua kapal selam. Padahal jauh sebelumnya, pada 1960-an Indonesia punya 12 kapal selam yang andal.

Menurut Mantan Komandan Kapal Selam Pertama Indonesia Laksamana Pertama (Purn) RP Poernomo, pada tahun 1959, ALRI mulai diperkuat dengan kapal-kapal selam  Wishkey-Class, buatan Uni Sovyet.  ”Hingga tahun 1962 kita memiliki 12 kapal selam. Inilah kekuatan laut terbesar di kawasan Asia Tenggara,” ujar Poernomo.

Salah satu keandalan kapal selam adalah ketika merebut Irian dari cengkeraman Belanda. ”Setelah melalui perjuangan yang tak kenal lelah, Kapal Selam  RI Tjandrasa yang dikomandoi Mardiono pada 21 Agustus 1962 berhasil menyusupkan 15 pasukan RPKAD (Resimen Para Komando Angkatan Darat),” ungkap Kolonel (Purn) R Soebagijo.

Prestasi ini sekaligus menyiutkan nyali Belanda untuk berperang terbuka melawan Indonesia. Bisa dibayangkan jika perang terbuka terjadi, ratusan kapal niaga Belanda bakal hancur. ”Atas desakan Amerika Serikat akhirnya Belanda diminta menyerahkan Irian ke Indonesia,” kenang Soebagijo yang ikut langsung dalam  Operasi Trikora tersebut.

Atas prestasi itulah, seluruh awak kapal selam RI Tjandrasa yang berjumlah 61 orang mendapat Penghargaan Bintang Sakti dari Presiden Soekarno pada 29 Januari 1963. Mereka adalah pahlawan nasional yang telah banyak berjasa pada bangsa dan negara.

Kapal selam milik Indonesia generasi 1960-an juga telah dilengkapi peluru kendali, mirip rudal Polaris, seperti yang dimiliki kapal-kapal selam modern Angkatan Laut Amerika Serikat. Kondisi seperti ini tentu membuat negara lain lebih berhati-hati jika harus berurusan dengan Indonesia.

Keandalan kapal selam Indonesia generasi Whiskey-Class itu lalu dilanjutkan  generasi berikutnya, 209-Class buatan Jerman Barat. Kapal selam yang benar-benar baru ini lebih modern dan nyaman dari generasi sebelumnya. Ruang kabin sudah dipasangi penyejuk udara (AC) sehingga para awak kapal tidak lagi kepanasan seperti ketika mengoperasikan Whiskey-Class.

Lebih hebat lagi, senjata torpedo yang dipanggul kapal selam 209-Class adalah buatan PT. Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN) Bandung (kini PT Dirgantara Indonesia) sebagai karya unggul putra-putri Indonesia. ”Hasil uji coba memperlihatkan bahwa tingkat akurasi torpedo SUT (Surface Underwater Target) buatan Indonesia mencapai 100 persen,” ujar Laksamana Pertama (Purn) Wartono Sudarman, mantan komandan kapal selam, yang pernah menenggelamkan kapal atas air dalam sebuah latihan militer.

”Sebagai salah seorang yang pernah ikut berpartisipasi aktif dalam pengembangan dan pembangunan kapal selam kita pada dekade 1980-an lalu, saya amat menyadari akan peran kapal selam sebagai senjata pamungkas yang memiliki teknologi tinggi dan mutakhir, serta diawaki oleh manusia-manusia bermental baja, berdisiplin, dan dengan tingkat kecerdasan yang tinggi,” ujar Menteri Kelautan dan Perikanan Laksdya TNI (Purn) Freddy Numberi ketika memberi sambutan.

Orang-orang Pilihan

Di buku setebal 240 halaman itu, kita bisa menikmati berbagai petualangan bersejarah dari para awak kapal selam Indonesia. Di antaranya Laksamana Madya (Purn) Imam Zaki, Laksamana Muda (Purn) Basoeki, Laksamana Muda (Purn) W Rahadi, Laksamana Muda (Purn) Wahyono Suroto, Laksamana Muda (Purn) Ketut Wiresata, Laksamana Muda (Purn) Slamet Soebandi, Laksamana Muda (Purn) Bambang Poerwadi, Laksamana Muda (Purn) Suyoso Sukarno, Laksamana Pertama (Purn) Sutarno, Laksamana Muda (Purn) Nyoman Suharta, Laksamana Pertama (Purn) Harijanto Mahdi, Kolonel (Purn) Aji Sularso, dan Kolonel (Purn) Susanto.

Di situ diungkapkan berbagai kisah nyata seperti ketika mereka mengenyam Diklat di Rusia, membawa kapal selam ke Indonesia, menyusup ke perairan Malaysia dan Australia tanpa diketahui negara tetangga.

Saat Indroyono memaparkan berbagai kiprah mereka ketika masih aktif di Kesatuan Kapal Selam, tampak para perwira senior itu berlinang air mata. ”Saya sangat terharu, penulis buku ini bisa mengemas kisah nyata dengan baik dan dapat menggugah rasa cinta Tanah Air bagi pembacanya,” kata Laksamana Muda (Purn) Busran Kadi yang ikut hadir pada acara tersebut.

Sambil memeluk kedua penulis, mata Busran pun berkaca-kaca. Rasa haru juga menyelimuti para perwira senior lainnya.

Juni 25, 2010 Posted by | Uncategorized | Tinggalkan komentar

KORSEL LAKUKAN PELATIHAN ANTI KAPAL SELAM

Internasional
Kamis, 27 Mei 2010 16:09
// 0diggsdigg

korselSeoul – Angkatan Laut Korea Selatan, Kamis melancarkan pelatihan anti kapal selam, unjuk kekuatan pertama sejak ketegangan dengan Korea Utara meningkat menyangkut tenggelamnya sebuah kapal perang Seoul.

Sekitar 10 kapal termasuk sebuah perusak berbobot mati 3.000 ton dan kapap-kapal patroli ikut serta dalam pelatihan sehari itu, yang mencakup penyerangan anti kapal selam dan penembakan oleh angkatan laut, kata kantor berita Yonhap mengutip pernyataan para pejabat.

Kementerian pertahanan menolak merinci lebih jauh tentang pelatihan itu.

 

Pelatihan itu diselenggarakan di lepas pantai barat kota Taean, selatan perbatasan Laut Kuning yang di sengketakan tempat tenggelamnya kapal perang Cheonan yang terpotong dua 26 Maret.

Ketegangan meningkat tajam sejak penyelidikan multi negara pekan lalu menyimpulkan bahwa sebuah kapal selam Korea Utara (Korut) menembakan sebuah torpedo yang menenggelamkan kapal perang Cheonan yang menewaskan 46 awaknya.

Para pejabat yang dikutip kantor berita Yonhap mengatakan militer Korea Selatan )Korsel dan 28.500 tentara Amerika Serikat berada dalam siaga tinggi di Korsel dan meningkatkan pengawasan atas satelit-satelit Korut dan pesawat pengintai.

Pada hari Senin Korsel mengumumkan serangkaian tindakan militer, diplomatik dan ekonomi termasuk pemutusan perdagangan untuk menghukum tetangganya.

Satu keputusan untuk memulai kembali siaran-siaran propaganda melalui pengeras-pengeras suara yang dihentikan enam tahun lalu dikecam Korut, yang mengancam akan menutup pintu masuk ke kawasan industri bersama dan menembak pengeras-pengeras suara itu sebagai pembalasan.

Korsel juga melarang kapal-kapal niaga Korut melewati jalur perairannya dan sebuah kapal perusak telah digelar di Selat Jeju lepas pantai selatan untuk mengusir kapal-kapal itu.

Korsel dan Amerika Serikat juga melancarkan usaha diplomatik bagi sanksi-saksi Dewan Keamanan PBB. Tetapi China, yang memiliki hak veto di dewan itu sejauh ini menolak mengecam Korut sekutunya itu.

Korut mengatakan Korsel memiliki bukti palsu tentang keterlibatannya dalam tenggelamnya kapal itu untuk meningkatkan konfrontasi demi alasan-alsan politik dalam negeri. Pyongyang mengancam akan melancarkan “perang habis-habisan” terhadap setiap tindakan menghukum.

Rezim itu mengatakan pihaknya akan memutuskan semua hubungan lintas perbatasan sebagai protes terhadap “kampanye fitnah” Seoul itu.

Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton, Rabu mengunjungi Seoul untuk menunjukkan dukungan dan mengatakan dunia memiliki kewajiban untuk menanggapi serangan Korut.

Seorang diplomat yang mendampingi Hillary mengemukakan kepada wartawan bahwa Beijing dengan hati-hati lebih dekat pada sikap Seoul. Kunjungan Perdana Menteri China Wen Jiabao ke China, Jumat akan merupakan awal perubahan itu, kata pejabat tersebut.

Rusia, yang juga memilik hak veto di Dewan Keamanan PBB, mengatakan pihaknya akan mengirim para pakar di Seoul untuk mengkaji penemuan-penemuan hasil penyelidikan tenggelamnya kapal perang itu.

Presiden Rusia Dmitry Medvedev “menganggap sangat penting untuk menetapkan alasan yang tepat atas tenggelamnya kapal itu dan mengungkapkan secara akurat siapa yang bertanggung jawab atas musibah itu”, kata Kremlin dalam sebuah pernyataan.

Apabila yang bertanggungjawab ditetapkan,” tindakan hukum yang tepat harus diambil oleh masyarakat internasional,” kata pernyataan itu.

Para penyelidik yang dipimpin Korsel mengatakan bagian dari satu torpedo ditemukan dari lokasi tenggalamnya kapal itu di Laut Kuning yang spesifikasi-spesifikasinya adalah salah satu yang ditawarkan Korut untuk diekspor.

Kantor berita resmi Pyongyang KCNA Rabu malam mengulangi bantahan keterlibatan Korut dan mengatakan pihaknya tidak akan memiliki keuntungan atas tenggelamnya kapal perang itu.

Juni 25, 2010 Posted by | Uncategorized | Tinggalkan komentar

KEBISINGAN PADA KAPAL BARANG JENIS CARAKA JAYA NIAGA III

PENGARANG : Samudro, dan Hardi Prasetyo

Abstract

Noise and vibration is still a central issue to the design of a ship for the sake of comfortness and avoidance of detrimental effects to the shipcrew and passengger for long occupation in the cargo ship. IMO standard is used for noise evaluation. The evaluation of noise and vibration condition in CARAKA JAYA NIAGA III type ship is based on actual measurement on board of the Caraka Jaya III-41 ship (KM. Panjang) and data taken from its sisterships. The assessment indicates that areas and rooms in the vicinity of main engine room suffer most .

Katakunci : getaran, kebisingan, pengukuran, evaluasi getaran dan kebisingan di atas kapal barang.

SUMBER :
Jurnal Sains dan Teknologi Indonesia, V3. n7, Oktober 2001, hal. 70-79 /Humas-BPPT/ANY

PENDAHULUAN

Getaran dan kebisingan selalu timbul pada kapal motor. Kedua sumber getaran dan kebisingan merupakan dua hal yang terkait. Untuk mengeliminir getaran ini perlu sekali untuk memahami karakteristik sumber sumber getaran serta kebisingan, bagaimana getaran ini dapat merambat ke seluruh badan kapal, cara cara yang efektif dan ekonomis untuk meredamnya dsb. Getaran kapal yang tak diredam pada gilirannya akan menghasilkan kebisingan yang dapat mengganggu kenyamanan kerja atau bahkan dapat membahayakan kesehatan.

Oleh karenanya hal tersebut perlu mendapat perhatian sesuai dengan resolusi yang dikeluarkan oleh International Maritime Organization (IMO).

Sebagai suatu studi kasus masalah kebisingan pada kapal laut, telah dilakukan pengukuran level getaran dan kebisingan pada kapal CARAKA JAYA NIAGA III-41 (KM. Panjang), pada saat dilakukan pengujian berlayar ( sea-trial) dari Lampung menuju Jakarta.

Adapun lingkup pembahasan studi meliputi aspek kebisingan kapal, sumber sumber getaran dan kebisingan, usulan perbaikan kondisi kerja di kapal, khususnya untuk penanganan masalah kebisingan serta studi banding dengan hasil pengukuran kebisingan dari tiga buah sistership Caraka Jaya Niaga III.

KESIMPULAN

  • Kecuali Ruang Mesin, level kebisingan yang berkisar antara 55 – 80 dBA masih memenuhi persyaratan untuk ditinggali tanpa mengganggu kesehatan, meskipun demikian kriteria level kebisingan yang diusulkan oleh IMO perlu diperhatikan.

  • Kondisi Ruangan pada Upper Deck dan Poop Deck dari seri Kapal Caraka Jaya Niaga III perlu mendapat perhatian untuk dilakukan absorbsi kebisingan setempat atau peredaman kebisingan dari sumbernya. Kondisi kapal baru yang belum dilengkapi kiranya mempunyai peran juga, mengingat tirai, kursi, lemari kayu, meja, dsb.nya mempunyai koefisien absorbsi yang perlu diperhitungkan.
  • Solusi paling ekonomis: secara umum transmisi dari airborne noise dapat secara efektif dikurangi secara memisahkan ruang ruang yang menjadi sumber bising dari ruang yang dirancang lebih senyap secara penempatan gang atau lorong, menempatkan ruang locker atau gudang ( store room ) diantaranya, pemasangan bahan akustik untuk meredam airborne noise serta pemasangan kelengkapan ruangan ( drapery, carpet and upholstry) dan lain sebagainya yang berdampak pada berkurangnya kebisingan jenis airborne .
  • Peredaman selanjutnya memerlukan pengukuran serta kajian yang lebih komprehensif.
  • Structureborne noise biasanya lebih penting untuk diperhatikan, karena getaran merambat melalui struktur kapal dan di setiap tempat yang dicapainya getaran tersebut menjadi sumber bising yang dapat didengar. Meskipun tingkat getaran yang terukur masih dapat diterima, dampak yang diberikannya pada kebisingan suara cukup dominan, sehingga pertimbangan untuk lebih meredam getaran mesin disarankan untuk dilakukan.

SARAN

  • Disarankan agar pada ruang di level Upper Deck diberi insulasi kebisingan yang memadai, baik yang merupakan pelapis dinding serta efek estetikanya, maupun perbaikan pada sistem tata udara, karena hasil pengukuran menunjukkan tingkat kebisingan yang cukup tinggi, misalnya pada louvre atau panel exhaust pada dapur ( galley )
  • Untuk mendapatkan korelasi antara tingginya tingkat kebisingan di upperdeck yang berasal dari kontribusi structureborne noise , maka level getaran pada gangway serta seluruh ruangan/kabin di upperdeck sebaiknya diukur dengan cermat pada kisaran pita frekuensi 31.5 – 10000 Hz dengan menggunakan filter band-pass 1/3 oktaf.
  • Untuk Ruang Mesin, perlu diperiksa ulang atas data yang diberikan oleh fabrikator NIIGATA-PIELSTICK pada saat penyerahan mesin, khususnya tentang data kebisingannya pada posisi dan jarak tertentu dari mesin. Bila ternyata emisi noise baik structureborne atau airborne noise memang cukup besar, maka perlu dicarikan solusi peredaman kebisingan, diantaranya melalui: penyekatan struktur yang bergetar (sistem exhaust , landasan mesin atau sistem bantalan kenyal ( resilient mounting ), baik mesin utama ataupun mesin auxiliary (pembangkit listrik, dsb).
  • Pengukuran nilai absorpsi bahan bahan akustik terhadap energi kebisingan jenis airborne dapat dilakukan, misalnya dengan rumusan Eyring atau Sabine, yaitu secara pengukuran perubahan waktu dengung didalam reverberation chamber akibat diintrodusirnya bahan yang bersifat menyerap energi akustik, (dapat dilakukan di Laboratorium Adhiwiyogo, Jurusan Teknik Fisika ITB atau di KIM Puspiptek).
  • Transmisi getaran dari mesin utama serta propeller harus diredam sebelum mencapai kabin dan ruang lainnya. Perlu diciptakan jalur yang cukup panjang antara sumber getaran dengan ruang penerima agar tercipta meningkatnya efek peredaman (structure borne transmission losses).
  • Idealnya, hasil pengukuran level getaran dan kebisingan kapal jenis ini secara periodik dievaluasi, dan dibandingkan dengan sisterships yang telah dibangun oleh berbagai galangan di Indonesia dan sudah cukup banyak beroperasi di Indonesia. Dengan cara ini suatu kajian yang komprehensif dapat dilaksanakan dan memberikan pengertian yang lebih baik atas desain dan rancang bangun kapal, khususnya dalam menanggulangi tingkat getaran dan kebisingan.

Pengukuran getaran sebaiknya menggunakan peralatan yang lebih baik, misalnya yang dilengkapi tracking filter , sedangkan untuk airborne noise menggunakan Precision Sound Level Meter yang dilengkapi dengan filter oktaf dan 1/3 oktaf .

Juni 25, 2010 Posted by | Uncategorized | Tinggalkan komentar

Dua Kapal Kontainer Tabrakan di Tanjung Perak

By Republika Newsroom
Sabtu, 23 Mei 2009 pukul 05:24:00

SURABAYA — Dua kapal kontainer, yakni Tanto Niaga dan Mitra Ocean, semuanya berbendera Indonesia bertabrakan di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jumat malam.

Tidak ada korban jiwa dalam musibah itu karena petugas pelabuhan telah mengevakuasi seluruh awak kapal Tanto Niaga sebelum tenggelam pada pukul 20.00 WIB.

Kendati tidak ada korban jiwa, sedikitnya 45 buah kontainer kosong jatuh ke laut dan menghambat arus lalu lintas kapal di Pelabuhah Tanjung Perak, terutama di sekitar Terminal Peti kemas Surabaya (TPS).

Humas PT TPS, Wara Dijatmika, menjelaskan, kecelakaan tersebut bermula ketika kapal Tanto Niaga yang melakukan pelayaran dari Pelabuhan Belawan, Medan, hendak bersandar di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, sekitar pukul 18.30 WIB.

Kapal tersebut rencananya akan bersandar di Berlian Jasa Terminal Indonesia (BJTI) Pelabuhan Tanjung Perak. “Namun saat proses buang sauh di Buoy (pelampung) 10, kapal Tanto Niaga bersenggolan dengan Mitra Ocean yang sedang berhenti di buoy yang sama,” katanya.

Sedikitnya 45 buah kontainer tanpa isi jatuh ke laut dan terbawa arus hingga mendekati dermaga TPS. Sementara jarak Buoy 10 dengan TPS sekitar 15 meter. Kebetulan pada saat kejadian arus air laut mengarah ke TPS.

“Tadinya Tanto Niaga tidak tenggelam. Tapi setelah bertabrakan posisinya oleng, kapal itu perlahan-lahan tenggelam,” kata Wara menambahkan.

Menurut dia, saat ini pihak PT Tanto Line selaku pemilik kapal Tanto Niaga, PT Tempuran Emas selaku pengelola kapal Mitra Ocean, PT Pelindo Cabang Tanjung Perak, dan pihak TPS sedang membicarakan proses evakuasi kapal dan kontainer yang jatuh ke laut.

“Kami harapkan proses evakuasi sudah rampung, Sabtu (23/5) besok sehingga arus lalu lintas kapal kontainer, khususnya yang hendak merapat di dermaga TPS sudah normal kembali,” katanya.

Sementara itu, pihak Kantor Administrasi Pelabuhan (Adpel) Tanjung Perak belum bisa memastikan, siapa yang bersalah dalam peristiwa tersebut.

“Sampai saat ini kami masih membahas proses evakuasi kapal dan kontainer, sehingga kami belum bisa memastikan siapa yang bersalah,” kata Humas Kantor Adpel Tanjung Perak, Sri Sukesi. – ant/ahi

Juni 25, 2010 Posted by | Uncategorized | Tinggalkan komentar

Perompak Somalia Bajak Kapal Tanker Jerman

Perompak-perompak Somalia telah membajak sebuah kapal tanker kimia yang dioperasikan oleh Jerman, menjadikannya sebagai aksi pembajakan kedua yang dilaporkan Sabtu, menurut pasukan angkatan laut Uni Eropa.

 

Dengan menembakkan senjata otomatis dan granat berpeluncur roket, perompak menangkap tanker “Marida Marguerite” berbendera Kepulauan Marshall itu kira-kira 190 Km di selatan Oman, Sabtu siang, kata EU Navfor dalam pernyataannya.

Ke 22 awak kapal itu, yang terdiri atas 19 warga India, satu Ukraina dan dua warga Bangladesh, diyakini tidak terluka.

“Sebuah kapal niaga yang lewat berusaha untuk melakukan kontak melalui radio UHF, tapi menerima jawaban dari anjungan kapal yang dibajak itu untuk `pergi`,” ujar Navfor.

Perompak-perompak Somalia bersenjata berat telah meningkatkan serangan mereka dalam beberapa bulan belakangan ini, mengumpulkan puluhan juta dolar uang tebusan dengan membajak kapal-kapal di Lautan Hindia dan Teluk Aden yang strategis, melalui mana diperkirakan tujuh persen dari konsumsi minyak dunia lewat.

Sebelumnya pada Sabtu, sebuah kelompok maritim regional Afrika timur menjelaskan bahwa sekelompok orang yang diduga perompak Somalia, tempat konflik antara gerilyawan dan pasukan pemerintah berkobar, telah membajak sebuah kapal penangkap ikan Taiwan di perairan lepas pantai Seychelles.

Menurut Andrew Mwangura dari Program Bantuan Pelaut Afrika Timur, kapal Taiyuan 227 Taiwan yang dibajak itu memiliki 26 awak yang terdiri atas warga Cina, Mozambik, Kenya dan Taiwan.

“Kapal penangkap ikan Taiwan dengan 26 awak telah diambil, katanya di utara Seychelles,” kata Mwangura melalui telpon.

Mwangura tidak mengatakan kapan tepatnya kapal nalayan Taiwan itu ditangkap.

Focus Taiwan News Channel, mengutip pernyataan Kementerian Urusan Luar Negeri Taiwan, melaporkan di situs Internetnya bahwa kapal itu telah kehilangan kontak dengan pihak yang berwenang, Kamis.

Focus Taiwan juga melaporkan bahwa pemilik kapal itu telah berusaha untuk melakukan kontak dengan menggunakan telpon satelit dan perompak di atas kapal minta uang tebusam.

Pembajakan kapal di dekat pantai Somalia telah membebani industri pelayaran biaya puluhan juta dolat untuk uang tebusan bagi kapal dan awaknya yang dibajak.

Pada Jumat, perompak Somalia juga telah membajak kapal penangkap ikan Yaman di lepas pantai Yaman, membawa tujuh awak nelayannya bersama mereka, dan pasukan angkatan laut Iran memukul mundur serangan perompak terhadap sebuah kapal komersial dari republik Islam itu di Teluk Aden. (ANTARA/Reuters)

Sumber :antaranews.com

Juni 25, 2010 Posted by | Uncategorized | Tinggalkan komentar

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2000
TENTANG
KEPELAUTAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
a. bahwa dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran diatur ketentuan-ketentuan mengenai
sumber daya manusi khususnya pelaut;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu
mengatur mengenai kepelautan dengan Peraturan Pemerintah;
Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992
Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KEPELAUTAN.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :
1. Kepelautan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pengawakan, pendidikan, pensertifikatan, kewenangan
serta hak dan kewajiban pelaut;
2. Awak kapal adalah orang yang bekkerja atau diperkerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk
melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sijil;
3. Pelaut adalah setiap orang yang mempunyai kualifikasi keahlian atau keterampilan sebagai awak kapal;
4. Sertifikat kepelautan adalah dokumen kepelautan yang sah dengan nama apapun yang diterbitkan oleh Menteri
atau yang diberi kewenagan oleh Menteri;
5. Perjanjian Kerja Laut adalah perjanjian kerja perorangan yang ditandatangani oleh pelaut Indonesia dengan
pengusaha angkutan di perairan;
6. Tonase Kotor yang selanjutnya disebut GT adalah satuan volume kapal;
7. Kilowatt yang selanjutnya disebut KW adalah satuan kekuatan mesin kapal;
8. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang pelayaran.
BAB II
PELAUT
Pasal 2
(1) Setiap pelaut yang bekerja pada kapal niaga, kapal penangkap ikan, kapal sungai dan danau harus mempunyai
kualifikasi keahlian atau keterampilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerinttah ini.
(2) Kualifikasi kehlian dan keterampilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku terhadap pelaut yang
bekerja pada :
a. Kapal layar motor;
b. Kapal layar;
c. Kapal motor dengan ukuran kurang dari GT 35;
d. Kapal pesiar pribadi yang dipergunakan tidak untuk berniaga;
e. Kapal-kapal khusus.
(3) Ketentuan mengenai kualifikasi kehlian dan keterampilan bagi setiap pelaut yang bekerja di kapal sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.
BAB III
PENGAWAKAN KAPAL NIAGA DAN
KEWENANGAN JABATAN
Bagian Pertama
Pengawakan Kapal Niaga
Pasal 3
(1) Setiap awak kapal harus memiliki sertifikat kepelautan.
(2) Jenis sertifikat kepelautan yang dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
a. Sertifikat Keahlian Pelaut;
b. Sertifikat Keterampilan pelaut.
Pasal 4
(1) Jenis Sertifikat Keahlian Pelaut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a terdiri dari :
a. Sertifikat Keahlian Pelaut Nautika;
b. Sertifikat Keahlian Pelaut Teknik Permesinan;
c. Sertifikat Keahlian Pelaut Radio Elektronika.
(2) Jenis Sertifikat Keterampilan Pelaut sebagimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b terdiri dari :
a. Sertifikat Keterampilan Dasar Pelaut;
b. Sertifikat Keterampilan Khusus
Pasal 5
(1) Sertifikat Keahlian Pelaut Nautika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, terdiri dari :
a. Sertifikat Ahli Nautika Tingkat I;
b. Sertifikat Ahli Nautika Tingkat II;
c. Sertifikat Ahli Nautika Tingkat III;
d. Sertifikat Ahli Nautika Tingkat IV;
e. Sertifikat Ahli Nautika Tingkat V;
f. Sertifikat Ahli Nautika Tingkat Dasar.
(2) Sertifikat Keahlian Pelaut Teknik Permesinan sebagimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri dari :
a. Sertifikat Ahli Teknika Tingkat I;
b. Sertifikat Ahli Teknika Tingkat II;
c. Sertifikat Ahli Teknika Tingkat III;
d. Sertifikat Ahli Teknika Tingkat IV;
e. Sertifikat Ahli Teknika Tingkat V;
f. Sertifikat Ahli Teknika Tingkat Dasa.
(3) Sertifikat Keahlian Pelaut Radio Elektronika sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf c terdiri dari :
a. Sertifikat Radio Elektronika Kelas I;
b. Sertifikat Radio Elektronika Kelas II;
c. Sertifikat Operator Umum;
d. Sertifikat Operator Terbatas.
Pasal 6
(1) Sertifikat Keterampilan Dasar Pelaut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) hurf a adalah Sertifikat
Keterampilan dasar Keselamatan (Basic Safety Training).
(2) Jenis Sertifikat Keterampilan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b terdiri dari :
a. Sertifikat Keselamatan Kapal Tanki (Tanker safer);
b. Sertifikat Keselamatan Kapal Penumpang Roro;
c. Sertifikat Keterampilan Penggunaan Pesawat Luput Maut dan Sekoci Penyelamat (Survival Craft dan
Rescue Boats );
d. Sertifikat Keterampilan Sekoci Penyelamat Cepat (Fast Rescue Boats);
e. Sertifikat Keterampilan Pemadaman Kebakaran Tingkat Lanjut (Advance Fire Fighting);
f. Sertifikat KeterampilanPertolongan Pertama (Medical Emergency First Aid);
g. Sertifikat Keterampilan Perawatan Medis di atas kapal (Medical Care on Boat)’
h. Sertifikat Radar Simulator;
i. Sertifikat ARPA Simulator.
Pasal 7
(1) Pada setiap kapal yang berlayar harus berdinas :
a. Seorang nahkoda dan beberapa perwira kapal yang memiliki sertifikat keahlian pelaut dan sertifikat
keterampilan pelaut sesuai dengan daerah pelayaran, ukuran kapal, jenis kapal dan daya penggerak kapal;
b. Sejumlah rating yang memilki sertifikat keahlian pelaut dan/atau sertifikat keterampilan pelaut sesuai
dengan jenis tugas, ukuran dan tata susunan kapal.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah perwira kapal dan rating sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur
dengan Keputusan Menteri.
Bagian Kedua
Kewenangan Jabatan
Pasal 8
(1) Kewenangan jabatan diatas kapal diberikan kepada pemegang sertifikat keahlian pelaut sebagaimana dimaksud
dalam pasal 5, sesuai dengan jenis dan tingkat sertifikat yang dimiliki;
(2) Kewenangan jabatan diatas kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan
Menteri.
BAB IV
PENDIDIKAN, PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI
KEPELAUTAN KAPAL NIAGA
Bagian Pertama
Pendidikan
Pasal 9
(1) Pendidikan kepelautan dapat diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau unit pendidikan kepelautan yang
dikelola oleh masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Penyelenggaraan pendidikan kepelautan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mendapatkan izin dari
Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional setelah mendengarkan pendapat dari Menteri.
(3) Untuk memperoleh izin penyelenggaraan pendidikan kepelautan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus
memenuhi persyaratan :
a. Memiliki sarana dan prasarana;
b. Memiliki tenaga pendidik tetap dan tidak tetap yang bersertifikat kepelautan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 dan memiliki sertifikat kewenangan mengajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
c. Memiliki Sistem Manajemen Mutu sesuai dengan ketentuan nasional maupun Internasional.
(4) Izin penyelenggaraan pendidikan kepelautan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dicabut oleh Menteri yang
bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional apabila pemegang izin tidak memenuhi kewajibannya setelah
mendengar pendapat dari Menteri.
Pasal 10
(1) Kurikulum pendidikan kepelautan disusun dengan memperhatikan :
a. aspek keselamatan pelayaran;
b. tingkat kemampuan dan kecakapan pelaut sesuai standar komptensi yang ada;
c. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta manajemen di bidang pelayaran;
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kurikulum pendidikan kepelautan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur
dengan Keputusan Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional setelah mendengar pendapat
dairi Menteri.
Pasal 11
(1) Pendidikan kepelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilaksanakan melalui jalur sekolah, yang terdiri
dari :
a. pendidikan professional kepelautan;
b. pendidikan teknis fungsional kepelautan;
(2) Jenjang pendidikan professional kepelautan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari :
a. Pendidikan pelaut tingkat dasar;
b. Pendidikan pelaut tingkat menengah;
c. Pendidikan pelaut tingkat tinggi.
(3) Pendidkan Teknis fungsional kepelautan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri dari :
a. DIKLAT teknis profesi kepelautan;
b. DIKLAT keterampilan pelaut.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pendidikan professional kepelautan dan pendidikan teknis
fungsional kepelautan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.
Bagian Kedua
Pengujian
Pasal 12
(1) Ujian untuk mendapatkan sertifikat keahlian pelaut sebagaimana dimaksud pasal 5 dilaksanakan oleh Dewan
Penguji yang mandiri sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara ujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan
Menteri.
Pasal 13
Untuk mengikuti pendidikan dan ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 dipungut biaya yang
besarnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.
Bagian Ketiga
Sertifikat Kepelautan
Pasal 14
(1) Bagi peserta pendidikan kepelautan yang lulus ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, diberikan sertifikat
keahlian pelaut sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan kepelautan yang ditempuh.
(2) Bagi peserta yang telah mengikuti pendidikan kepelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf
b diberikan sertifikat keterampilan pelaut sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan kepelautan yang
ditempuh.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara penerbitan Sertifikat Keahlian Pelaut dan Sertifikat Keterampilan
Pelaut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.
BAB V
PERLINDUNGAN KERJA PELAUT
Bagian Pertama
Buku Pelaut
Pasal 15
(1) Setiap pelaut yang bekerja di kapal dengan ukuran kurang dari GT.35 untuk kapal jenis tertentu, ukuran GT.35
atau lebih untuk kapal dengan tenaga penggerak mesin, dan ukuran GT.105 atau lebih untuk kapal tanpa
penggerak mesin harus disijil pleh pejabat Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri.
(2) Bagi pelaut yang telah disijil diberikan Buku Pelaut.
(3) Buku Pelaut sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan identitas bagi pelaut dan berlaku sebagai
dokumen perjalanan bagi pelaut yang akan naik kapal di luar negeri atau menuju Indonesia setelah turun dari
kapal di luar negeri.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyijilan dan buku pelaut, sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2)
dan ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri.
Pasal 16
(1) Untuk mendapatkan buku pelaut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dikenakan biaya.
(2) Penetapan biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.
Bagian Kedua
Persyaratan Kerja di Kapal
Pasal 17
Untuk dapat bekerja sebagai awak kapal, wajib memenuhi persyaratan :
a. Memiliki Sertifikat Keahlian Pelaut dan/atau Sertifikat Keterampilan Pelaut;
b. Berumur sekurang-kurangnya 18 tahun;
c. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeiksaan kesehatan yang khusus dilakukan untuk itu;
d. Disijil.
Pasal 18
(1) Setiap pelaut yang akan disijil harus memiliki Perjanjian Kerja Laut yang masih berlaku;
(2) Perjanjian Kerja Laut sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memuat hak-hak dan kewajiban dari masingmasing
pihak dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
(3) Hak-hak dan kewajiban dari masing-masing pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sekurang-kurangnya
adalah :
a. Hak pelaut:
Menerima gaji, upah, lembur, uang pengganti hari-hari libur, uang delegasi, biaya pengankutan dan upah
saat diakhirinya pengerjaan, pertanggungan untuk barang-barang milik pribadi yang dibawa serta
kecelakaan pribadi serta perlengkapan untuk musim dingin untuk yang bekerja di wilayah yang suhunya 15
derajat celcius atau kurang yang berupa pakaian dan peralatn musim dingin;
b. Kewajiban pelaut :
Melaksanakan tugas sesuai dengan jam kerja yang ditetapkan sesuai dengan perjanjian, menanggung biaya
yang timbul karena kelebihan barang bawaan di atas batas ketentuan yang ditetapkan perusahaan, menaati
perintah perusahaan dan bekerja sesuai dengan jangka waktu perjanjia.
c. Hak pemilik/operator :
Memperkerjakan pelaut
d. Kewajiban pemilik/operator:
Memenuhi semua kewajian yang merupakan hak-hak pelaut sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
(4) Bagi pelaut yang bekerja pada kapal- kapal asing di luar negeri tanpa melalui penempatan tenaga kerja pelaut
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berkewajiban :
a. Membuat perjanjian kerja laut sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
b. Perjanjian kerja laut sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus memuat hukum mana yang berlaku
apabila terjadi perselisihan yang menyangkut pelaksanaan perjanjian kerja laut;
c. Melapor kepada perwakilan Republik Indonesia dimana pelaut tersebut bekerja.
(5) Bagi pelaut yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) , menanggung sendiri
akibat yang timbul apabila terjadi perselisihan yang menyangkut pelaksanaan perjanjian kerja laut .
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penempatan tenaga kerja pelaut sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) dan ayat (2), diatur dengan Keputusan Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setelah
mendengar pendapat dari Menteri.
Pasal 20
Usaha penempatan tenaga kerja pelaut sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 dilakukan dengan memperhatikan :
a. penciptaan perluasan kesempataan kerja pelaut khususnya yang bekerja di kapal-kapal berbendera asing;
b. pengembangan fasilitas pendidikan kepelautan yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan internasional;
c. peningkatan kemampuaan dan keterampilan pelaut sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi di bidang pelayaran.
Bagian Keempat
Kesejahteraan Awak Kapal
Pasal 21
(1) Jam kerja bagi awak kapal ditetapkan 8 (delapan) jam setiap hari dengan 1 (satu) hari libur setiap minggu dan
hari-hari libur resmi;
(2) Perhitungan gaji jam kerja bagi awak kapal ditetapkan 44 (empat puluh empat) jam setiap minggu.
(3) Jam kerja melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan dipekerjakan pada hari-hari libur
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihitung lembur;
(4) Setiap awak kapal harus diberikan waktu istirahat palin sedikit 10 (sepuluh) jam dalam jangka waktu 24 (dua
puluh empat) jam yang dapat dibagi 2 (dua), yang salah satu diantaranya tidak kurang dari 6 (enam) jam kecuali
dalam keadaan darurat.
(5) Pelaksanaan tugas tugas darurat demi keselamatan berlayar dan muatan termasuk latihan-latihan di kapal atau
untuk memberikan pertolongan dalam bahaya sesuai peraturan keselamatan pelayaran tidak dihitung lembut;
(6) Pelaut muda atau pelaut yang berumur antara 16 tahun sampai 18 tahun dan dipekerjakan sebagai apapun diatas
kapal tidak diperbolehkan untuk :
a. Dipekerjakan melebihi 8 (delapan) jam kerja sehari dan 40 jam seminggu;
b. Dipekerjakan pada waktu istirahat, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (5)
Pasal 22
(1) Upah minimum bagi awak kapal dengan jabatan terendah ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di
bidang ketenagakerjaan, berdasarkan ketentuan upah minimum tenaga kerja sesuai peraturan perundangundangan
yang berlaku.
(2) Upah lembur per jam dihitung dengan rumus :
Upah Minimum x 1,25
190
Pasal 23
Hari libur yang dibayar dihitung untuk setiap bulan 4 (empat) hari kerja, yang besarnya setiap hari 1/30
(sepertigapuluh) dari gaji minimum bulanan.
Pasal 24
(1) Setiap awak kapal berhak mendapatkan cuti tahunan yang lamanya paling sedikit 20 (dua puluh) hari kalender
untuk setiap jangka waktu 1 (satu) tahun bekerja;
(2) Atas permintaan pengusaha angkutan di perairan, awak kapal yang mendapatkan hak cuti tahunan dapat
mengganti hak cutinya dengan imbalan upah sejumlah hari cuti yang tidak dinikmatinya.
Pasal 25
(1) Pengusaha nagkutan di perairan wajib menyediakan makanan dan alat-alat pelayanan dalam jumlah yang cukup
dan layak untuk setiap pelayaran bagi setiap awak kapal di atas kapal.
(2) Makanan harus memenuhi jumlah, ragam serta nilai gizi dengan jumlah minimum 3600 kalori perhari yang
diperlukan awak kapal untuk tetap sehat dalam melakukan tugas-tugasnya di kapal.
(3) Air tawar harus tetap tersedia di kapal dengan jumlah yang cukup dam memenuhi standar kesehatan.
(4) Alat-alat pelayanan seperti peralatan dapur dan atau peralatan memasak, serta perlengkapan ruang makan harus
tersedia dalam jumlah yang cukup dan baik.
Pasal 26
(1) Awak kapal yang habis masa kontrak kerjanya harus dikembalikan ke tempat domisilinya atau ke pelabuhan
ditempat perjanjian kerja laut ditandatangani.
(2) Jika awak kapal memutuskan hubungan kerja atas kehendak sendiri, pengusaha angkutan dibebaskan dari
kewajiban pembiayaan untuk pemulangan yang bersangkutan.
(3) Apabila masa kontrak dari awak kapal habis masa berlakunya pada saat kapal dalam pelayaran, awak kapal
yang bersangkutan diwajibkan meneruskan pelayaran sampai di pelabuhan pertama yang disinggahi dengan
mendapat imbalan upah dan kesejahteraan sejumlah hari kelebihan dari masa kontrak.
(4) Biaya-biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (3), merupakan tanggungan pengusaha angkutan di
perairan yang meliputi biaya-biaya pemulangan, penginapan dan makanan sejak diturunkan dari kapal sampai
tiba ditempat domisilinya.
Pasal 27
(1) Apabila pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha angkutan di perairan karena kapal musnah atau tenggelam,
pengusaha angkutan di perairan wajib membayar pesangon kepada awak kapal yang bersangkutan sebesar 2
(dua) kali penghasilan bulan terakhir dan hak lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(2) Apabila terjadi pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha di perairan karena kapal dianggurkan, atau dijual,
pengusaha di perairan wajib membayar pesangon kepada awak kapal sesuai peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
Pasal 28
(1) Pengusaha angkutan di perairan wajib menanggung biaya perawatan dan pengobatan bagi awak kapal yang
sakit atau cidera selama berada di atas kapal.
(2) Awak kapal yang sakit atau cidera akibat kecelakaan sehingga tidak dapat bekerja atau harus dirawat,
pengusaha angkutan di perairan selain wajib membiayai perawatan dan pengobatan juga wajib membayar gaji
penuh jika awak kapal tetap berada atau dirawat di kapal.
(3) Jika awak kapal sebagaimana dalam ayat (2) harus diturnkan dari kapal untuk perawatan di darat, pengusaha
angkutan di perairan selain wajib membiayai perawatan dan pengobatan, juga wajib membayar sebesar 1005
dari gaji minimumnya setiap bulan pada bulan pertama dan sebesar 80% dari gaji minimumnya setiap bulan
pada bulan berikutnya sampai yang bersangkutan sembuh sesuai surat keterangan petugas medis, dengan
ketentuan tidak lebih dari 6 (enam) bulan untuk yang sakit dan tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk yang
cedera akibat kecelakaan.
(4) Bila awak kapal diturnkan dan dirawat di luar negeri, selain biaya perawatan dan pengobatan, pengusaha
angkutan di perairan juga menanggung biaya pemulangan kembali ke tempat domisilinya.
Pasal 29
Besarnya ganti rugi atas kehilangan barang-barang milik awak kapal akibat tenggelam atau terbakarnya kapal, sesuai
dengan nilai barang-barang wajar dimilikinya yang hilang atau terbakar.
Pasal 30
(1) Jika awak kapal setelah dirawat akibat kecelakaan kerja menderita cacat tetap yang mempengaruhi kemampuan
kerja besarnya santunan ditentukan :
a. Cacat tetap yang mengakibatkan kemampuankerja hilang 1005 besarnya santunan minimal Rp.
150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
b. Cacat tetap yang mengakibatkan kemampuan kerja berkurang besarnya santunan ditetapkan persentase dari
jumlah sebagaimana ditetapkan dalam huruf a sebagai berikut :
1) Kehilangan satu lengan : 40%;
2) Kehilangan dua lengan : 100%;
3) Kehilangan satu telapak tangan : 30%;
4) Kehilangan kedua telapak tangan : 80%;
5) Kehilangaan satu kaki dari paha : 40%;
6) Kehilangan dua kaki dari paha : 100%;
7) Kehilangan satu telapak kaki : 30%;
8) Kehilangan dua telapak kaki : 80%;
9) Kehilangan satu mata : 30%;
10) Kehilangan dua mata : 100%;
11) Kehilangan pendengaran satu telinga : 15%;
12) Kehilangan pendengaran dua telinga : 40%;
13) Kehilangan satu jari tangan : 10%;
14) Kehilangan satu jari kaki : 5%;
(2) Jika awak kapal kehilangan beberapa anggota badan sekaligus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b,
besarnya santunan ditentukan dengan menjumlahkan persentase dengan ketentuan tidak melebihi jumlah
sebagaimana ditetapkan dalam ayat (1) huruf a.
Pasal 31
(1) Jika awak kapal meninggal dunia di atas kapal, pengusaha angkutan di perairan wajib menanggung biaya
pemulangan dan penguburan jenasahnya ke tampat yang dikehendaki oleh keluarga yang bersangkutan
sepanjang keadaan memungkinkan.
(2) Jika awak kapal meninggal dunia, pengusaha angkutan di perairan wajib membayar santunan :
a. Untuk meninggal karena sakit besarnya santunan minimal Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
b. Untuk meninggal dunia akibat kecelakaan kerja besarnya santunan minimal Rp 150.000.000,00 (seratus
lima puluh juta rupiah).
(3) Santunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan kepada ahli warinya sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.
Bagian Kelima
Akomodasi Awak Kapal
Pasal 32
(1) Akomodasi awak kapal di atas kapal harus memenuhi persyaratan keamanan dan kesejahteraan awak kapal;
(2) Penempatan, tata susunan dan pengaturan serat hubungan dengan ruangan lain dari akomodasi awak kapal harus
sedemikian rupa sehingga menjamin keselamatan awak kapal yang cukup, perlindungan terhadap cuaca dan air
laut dan disekat dari panas dan dingin serta kebisingan dari ruangan-ruangan mesin dan ruangan-ruangan
lainnya serta tidak ada pintu-pintu langsung ke kamar tidur dari ruang muatan, ruangan mesin atau dari ruangan
dapur dan ruangan –ruangan penyimpanan.
(3) Bagian dari sekat harus memisahkan ruangan-ruangan sebagaimana dimaksud ayat (2) dari kamar tidur dan
sekat luar harus dibuat dari baja atau bahan sejenis yang diakui dan kedap air dan kedap gas;
(4) Semua kamar tidur harus terletak lebih tinggi dari garis muat di lambung kapal;
(5) Ketentuan sebagaimana dimaksu dalam ayat (4) dapat dikecualikan bagi kapal-kapal tertentu atau kapal-kapal
penumpang tertentu;
(6) Semua ruangan tenpat tinggal awak harus dilengkapi dengan pencegah masuknya serangga melalui pintu-pintu,
jendela-jendela dan lubang-luban ke dalam ruangan;
(7) Semua ruangan tempat tinggal awak kapal harus tetap dirawat dan dijaga dalam keadaan bersih dan baik dan
tidak boleh diisi dan digunakan untuk menyimpan barang-barang lainnya.
Pasal 33
(1) Ketentuan luas lantai ruang tidur untuk awak kapal adalah :
a. Paling sedikit 2.00 m2 untuk kapal-kapal kecil dari GT.500;
b. Paling sedikit 2.35 m2 untuk kapal-kapal dengan ukuran GT.500 keatas;
c. Paling sedikit 2.78 m2 untuk kapal-kapal dengan ukuran GT. 3000 keatas.
(2) Setiap perwira harus mempunyai satu kamar tidur untuk sendiri, sedangkan untuk rating satu kamar tidur 2
(dua) orang, kecuali di kapal-kapal penumpang;
(3) Untuk kamar tidur rating di kapal-kapal penumpang yang satu kamar tidur terdapat 4 (empat) tempat tidur ,
maka luas lantai per orang minimal 2,22 M2.
(4) Luas lantai sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) , termasuk luas lantai untuk menempatkan tempat tidur, meja,
lemari, laci tempat menyimpan dan kursi.
(5) Bagi setiap awak kapal diharuskan disediakan sebuah tempat tidur yang layak tidak boleh diletakkan rapat satu
sama lain.
(6) Tinggi langit-langit kamar tidur minimal 190 cm dari lantai.
(7) Jika suatu kamar tidur dilengkapi tempat tidur bertingkat, tempat tidur terbawah tingginya minimal 30cm dari
lantai, dan tempat tidur atas , di pertengahan tinggi antara tempat tidur bawah dan sisi bawah langit-langit.
(8) Semua kamar tidur yang telah dilengkapi dengan tempat tidur, lemari, laci tempat menyimpan, meja dan kursi
harus mempunyai kenyamanan yang layak.
Pasal 34
Setiap kapal harus dilengkapi dengan ruang makan baik untuk perwira maupun rating yang dilengkapi dengan
pantry, meja dan kuris makan yang layak.
Pasal 35
(1) Setiap kapal harus dilengkapi ruangan atau ruangan-ruangan untuk bersantai bagi awak kapal jika tidak sedang
bertugas yang cukup luas disesuaikan dengan ukuran kapal dan jumlah awak kapal.
(2) Setiap kapal dengan ukuran lebih besar dari GT.3000 harus mempunyai ruangan rekreasi yang terpisah dari
ruang makan untuk perwira dan rating yang baik letaknya dan dilengkapi dengan peralatan dan perabotan yang
cukup untuk fasilitas rekreasi.
(3) Ruangan untuk bersantai dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) di tempat yang
terbuka harus dilengkapi dengan atap tenda tetap pencegah sinar matahari.
Pasal 36
(1) Setiap kapal harus dilengkapi dengan fasilitas sanitasi yang cukup dan layak untuk seluruh awak kapal.
(2) Fasilitas sanitasi berupa jamban untuk setiap kapal, selain kapal penumpang adalah :
a. Kapal lebih kecil daei GT.800 minimum sebanyak 3 (tiga) buah;
b. Kapal dengan ukuran GT.800 keatas minimum 4 (empat) buah;
c. Kapal dengan ukuran GT.3000 keatas minimum sebanyak 6 (enam) buah.
(3) Fasilitas sanitasi berupa kamar mandi dan tempat cuci untuk setiap kapal selain kapal penumpang diluar
fasilitas kamar mandi yang ada ditentukan :
a. Minimum 1 (satu) kamar mandi untuk 8 (delapan) orang awak kapal;
b. Minimum 1 (satu) tempat cuci untuk 8 (delapan) orang awak kapal
(4) Untuk kapal-kapal penumpang dengan jumlah awak kapal lebih dari 100 (seratus) orang jumlah fasilitas sanitasi
ditentukan sesuai keperluan.
(5) Setiap kapal harus dilengkapi dengan fasilitas air tawar yang cukup yang bersuhu dingin maupun panas yang
disesuaikan dengan daerah pelayaran kapal;
(6) Semua ruangan sanitasi harus dilengkapi dengan ventilasi ke udara luar.
Pasal 37
(1) Setiap kapal dengan jumlah awak kapal 15 (lima belas) orang atau lebih harus dilengkapi dengan ruang
perawatan kesehatan yang layak dan memiliki kamar mandi dan jamban tersendiri;
(2) Fasilitas ruang perawatan kesehatan tidak boleh dipergunakan untuk keperlua-keperluan lain selain untuk
perawatan orang sakit.
(3) Pada setiap kapal harus tersedia obat-obatan dan bahan-bahan pembalut dalam jumlah yang banyak.
(4) Untuk pemberian pelayanan kesehatan dikapal, Nahkoda dalam keadaan tertentu dapat meminta bantuan
nasehat dari tenaga medis di darat.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis obat-obatan dan tata cara permintaan bantuan nasehat sebagaimana
dimaksud dalam ayat (3) dan (4) diatur dalam Keputusan Menteri.
Pasal 39
Bagi kapal-kapal dengan ukuran GT.500 atau lebih harus menyediakan akomodasi sebagaimana dimaksud pada
pasal 32 dan Pasal 33 untuk para taruna/calon perwira sebagai awak kapal yang melakukan praktek berlayar.
Pasal 40
(1) Ketentuan Pasal 32 sampai dengan Pasal 38 tidak berlaku untuk kapal penangkap ikan, kapal sungai dan danau.
(2) Akomodasi awak kapal untuk kapal penangkap ikan, kapal sungai dan danu diatur tersendiri dengan Keputusan
Menteri.
BAB VI
PENGAWAKAN KAPAL PENANGKAP IKAN
Pasal 41
(1) Pada setiap kapal penangkap ikan yang berlayar harus berdinas :
a. Seorang nahkoda dan beberapa perwira kapal yang memiliki sertifiukat keahlian pelaut dan sertifikat
keterampilan dasar pelaut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a sesuai dengan daerah
pelayaran, ukuran kapal, dan daya penggerak kapal;
b. Sejumlah rating yang memiliki sertifikat keterampilan dasar pelaut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (2) huruf a.
(2) Jenis sertifikat keahlian pelaut kapal penangkap ikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari:
a. Sertifikat keahlian pelaut nautika kapal penangkap ikan;
b. Sertifikat keahlian pelaut tehnik permesinan kapal penangkap ikan.
Pasal 42
(1) Sertifikat kehlian pelaut nautika kapal penangkap ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a
terdiri dari:
a. Sertifikat ahli nautika kapal penangkap ikan tingkat I;
b. Sertifikat ahli nautika kapal penangkap ikan tingkat II;
c. Sertifikat ahli nautika kapal penangkap ikan tingkat III.
(2) Sertifikat keahlian pelaut teknik permesinan kapal penangkap ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat
(2) huruf b, terdiri dari:
a. Sertifikat ahli teknik kapal penangkap ikan tingkat I;
b. Sertifikat ahli teknika kapal penangkap ikan tingkat II;
c. Sertifikat ahli teknika kapal penangkap ikan tingkat III.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat keahlian pelaut kapal penangkap ikan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) dan ayat ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri setelah mendengar pendapat Menteri yang
bertanggung jawab di bidang perikanan.
Pasal 43
(1) Untuk mendapatkan sertifikat keahlian pelaut kapal penangkap ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat
(2) harus lulus ujian yang dilaksanakan oleh Dewan Penguji yang mandiri (independen) sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai ujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atur dengan Keputusan Menteri
setelah mendengar pendapat dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang perikanan.
Pasal 44
(1) Pengawakan kapal penangkap ikan harus sesuai dengan:
a. daerah pelayaran;
b. ukuran kapal;
c. daya penggerak kapal (kilowatt/KW).
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai ujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri setelah
mendengar pendapat Menteri yang bertanggung jawab di bidang perikanan.
Pasal 45
(1) Pelaut Perwira kapal penangkap ikan dapat beralih profesi sebagai pelaut kapal niaga, melalui penyetaraan
Sertifikat Keahlian Pelaut.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyertaraan sertifikat keahlian pelaut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
diatur dengan Keputusan Menteri setelah mendengar pendapat dari menteri yang bertanggung jawab di bidang
perikanan.
BAB VII
PENGAWASAN KAPAL SUNGAI DAN DANAU
Pasal 46
(1) Setiap kapal motor sungai dan danau dengan ukuran diatas GT.7 sampai dengan GT.35 harus diawaki dengan
awak kapal yang mempunyai surat keterangan kecakapan sesuai dengan jenis dan ukuran kapal.
(2) Surat keterangan kecakapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
a. Surat keterangan kecakapan nautika;
b. Surat keterangan kecakapan teknika;
(3) Setiap kapal sungai dan danu yang tidak bermotor dengan ukuran GT.35 sampai dengan GT.105 harus diawaki
oleh awak kapaal yang mempunyai surat keterangan kecakapan bidang nautika.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawakan kapal sungai dan danau serta tatacara untuk memperoleh surat
keterangan kecakapan sebagaimana dimaksud dala ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Keputusan
Menteri.
BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 47
Pada tanggal berlakunya Peraturan Pemerintah ini, semua peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dari
peraturan pemerintah yang mengatur ketentuan tentang kepelautan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 48
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Pebruari 2000
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
ABDURRAHMAN WAHID
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Pebruari 2000
Pj.SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
BONDAN GUNAWAN
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 13
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2000
TENTANG
KEPELAUTAN
UMUM
Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pelaut dimaksudkan untuk menciptakan pelaut yang
professional yaitu cakap dan terampil , berwatak serta memiliki sifat mandiri dan diarahkan untuk dapat memenuhi
kebutuhan pelayaran nasional atau asing, yang penyelenggaraannya harus memperhatikan aspek-aspek teknis
kepelautan, ketenagakerjaan dan aspek pendidikan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Perencanaan pembinaan sumber daya manusia pelaut didasarkan atas prinsip penempatan pada tugas yang
disesuaikan dengan kualifikasi atau keahlian atau keterampilan yang bersangkutan, yang dari waktu ke waktu perlu
dibina keseimbangannya antara jumlah kesediaan dengan jumlah kebutuhan pelaut.
Bahwa untuk menjamin keselamatan pelayaran sebagai penunjang kelancaran lalu lintas kapal di laut, diperlukan
adanya awak kapal yang berkeahlian, berkemampuan dan terampil, dengan demikian setiap kapal yang akan
berlayar harus diawaki dengan awak kapal yang cukup dan cakap untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai
dengan jabatannya dengan mempertimbangkan besaran kapal, tata susunankapal dan daerah pelayaran.
Mengingat tugas sebagai awak kapal memiliki cirri khusus yang antara lain meninggalkan keluarga dalam waktu
relatif lama, saat terjadi kerusakan kapal harus menangani sendiri tanpa batas waktu/jam kerja, dan bekerja pada
segala cuaca, maka diperlukan adanya pengaturan perlindungan kerja tersendiri.
Atas dasar hal-hal tersebut diatas mak disusunlah Peraturan Pemerintah yang mengatur segala sesuatu yang
berkaitan dengan pendidikan, pelatihan, perijasahan, kewenangan serta hak dan kewajiban pelaut.
PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Angka 1
Cukup jelas
Angka 2
Cukup jelas
Angka 3
Cukup jelas
Angka 4
Cukup jelas
Angka 5
Pengusaha angkutan di perairan adalah pebgusaha yang telah memiliki izin usaha angkutan di perairan yang menjadi
pihak dalam perjanjian kerja laut.
Angka 6
GT.1 setara dengan 2.83 m3
Angka 7
1 KW setara dengan 1.341 tenaga kuda (horse Power/HP)
Angka 8
Cukup jelas
Pasal 2
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan kapal niaga dalam ketentuan ini adalah kapal yang digunakan untuk mengangkut barang,
penumpang dan hewan untuk kepentingan niaga.
Yang dimaksud dengan kapal penangkap ikan dalam ketentuan ini adalah kapal yang digunakan sebagai kapal
penangkapan ikan, ikan paus, anjing laut, ikan duyung atau hewan yang hidup di laut.
Penangkapan ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan
dibudidayakan.
Ayat (2)
Huruf a
Kapal layar motor adalah kapal yang menggunakan layar sebagai sumber penggerak uatam dan motor digunakan
sebagai tenaga penggerak Bantu
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Kapal pesiar pribadi (Pleasure Yacht) adalah kapal pribadi yang dipakai untuk keperluan olah raga dan tidak untuk
berniaga
Huruf e
Yang dimaksud dengan kapal khusus adalah kapal-kapal jenis kendataan yang berdaya dukung dinamis, bangunan
terapung yang tidak berpindah-pindah dan kapal tunda.
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Ayat (1)
Jenis sertifikat keahlian pelaut didasarkan atas pembagian tugas yang diperlukan di kapal.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 5
Ayat (1)
Huruf a
Ahli nautika tingkat I dengan predikat “Master Mariner” adalah seorang yang memiliki kualifikasi sebagai nahkoda
kapal niaga untuk semua jenis dan ukuran untuk daerah pelayaran semua lautan.
Jenjang sertifikat di bawah ahli nautika tingkat I dibatasi dalam jabatan tertentu di kapal menurut ukuran kapal dan
daerah pelayarannya
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Ahli teknika tingkat I dengan predikat “Maste Marine Engineer”adalah seorang yang berkualifikasi selaku kepala
kamar mesin kapal niaga untuk semua jenis alat penggerak kapal dengan ukuran tenaga penggerak tak terbatas dan
untuk daerah pelayaran semua lautan.
Jenjang sertifikat di bawah ahli teknika tingkat I dibatasi dalam jabatan tertentu di kapal menurut ukuran tenaga
penggerak dan daerah pelayarannya.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan perwira-perwira kapal adalah mualim, masinis dan operator radio.
Yang dimaksud dengan rating adalah awak kapal selain nahkoda, para mualim , masinis dan operator radio.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 8
Ayat (1)
Yang dimaksud kewenangan jabatan adalah kewenangan yang diberikan kepada pemegang sertifikat keahlian pelaut
tertentu untuk menduduki salah satu jabatan di atas kapal sesuai dengan ukuran kapal dan daerah pelayaran.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Pengertian kecakapan pelaut termasuk pengetahuan pencegahan pencemaran di laut.
Yang dimaksud standar komptensi adalah standar yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku misalnya Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 1986 yang neratifikasi Konvensi International Standard of
Training Certification and Watchkeeping for Seafarer (STCW).
Huruf c
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan mandiri (independen) adalah pelaksana ujian tidak terlibat dengan pengajar.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Ayat (1)
Yang dimaksud kapal jenis tertentu adalah kapal yang digunakan untuk membantu menambatkan tali dan/atau
pekerjaan-pekerjaan yang menunjang eksplorasi lepas panta (mooring boat).
Yang dimaksud dengan disijil adalah memasukan ke dalam buku sijil yang merupakan buku yang berisi daftar awak
kapal yang bekerja di atas kapal sesuai dengan jabatannya setelah memenuhi persyaratan tertentu.
Ayat (2)
Buku Pelaut adalah dokumen resmi negara yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang
mencantumkan keterangan lengkap yang sah tentang pribadi dan hubungan kerja dari pemegang buku pelaut dengan
pengusaha kapal.
Ayat (3)
Buku pelaut dimaksud dapat berlaku sebagai dokumen perjalanan naik kapal di luar negeri dengan persyaratan
pemegang buku pelaut yang bersangkutan mempunyai perjanjian kerja yang masih berlaku
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Perjanjian kerja laut memuat sekurang-kurangnya :
a. nama lengkap pelaut serta tempat dan tanggal lahir;
b. tempat dan tanggal perjanjian dibuat;
c. nama kapal atau kapal-kapal dimana pelaut akan diperjekan;
d. daerah pelayaran kapal diaman pelaut dipekerjakan;
e. gai, upah, lembur dan tunjangan lainnya;
f. jangka waktu pelaut dipekerjakan;
g. pemutusan hubungan kerja;
h. asuransi dan pemulangan, cuti ,jaminan kerja serta pesangon;
i. penyelesaian perselisihan.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Perjanjian kerja harus diketahui oleh pejabat pemerintah dimaksudkan untuk mengawasi diatasinya ketentuan
mengenai perjanjian kerja laut.
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
44 (empat puluh empat) jam terdiri dari 8 (delapan) jam setiap hari dari hari Senin sampai dengan Jumat dan 4
(empat) jam pada hari Sabtu.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Yang dimaksud dengan pelaut muda adalah pelaut yang magang
Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Penetapan angka 190 adalah jumlah jam kerja dalam 1 (satu) bulan.
Penetapan angka 1.25 adalah sesuai ketentuan ILO
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Ayat (1)
Selama menjalani cuti, gaji dan hak-hak lainnya dikurangi.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 25
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan jumlah makanan yang cukup dan layak adalah jumlah makanan yang disesuaikan dengan
tempat tujuan pelayaran.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan memutuskan hubungan kerja dalam ayat ini adalah pemutusan hubungan kerja yang
dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 27
Ayat (1)
Pembayaran pesangon bagi pelaut yang bekerja di kapal asing berlaku ketentuan internasional.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan kapal dianggurkan adalah kapal yang siap operasi tetapi tidak dioperasikan.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan akomodasi awak kapal adalah kamar tidur dan ruangan-ruangan tempat tinggal awak kapal.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Yang dimaksud kapal-kapal tertentu adalah kapal-kapal yang mempunyai geladak di bawah garis muat di lambung
kapal, penempatan kamar tidur diperbolehkan berada di bawah garis muat.
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
Pasal 33
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Yang dimaksud tempat tidur yang layak adalah tempat tidur yang dilengkapi kasur dan bantal serta tersedia
minimum 2 (dua) sprei, 2 (dua) sarung bantal dan 1 (satu) selimut.
Ayat (6)
Yang dimaksud dengan bahan standar adalah bahan yang ditetapkan sesuai ketentuan konvensi.
Ayat (7)
Cukup jelas
Ayat (8)
Cukup jelas
Ayat (9)
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Keharusan untuk melengkapi fasilitas air tawar yang bersuhu panas hanya berlaku bagi kapal yang berlayar di
daerah pelayaran semua lautan dan kawasan Indonesia.
Ayat (6)
Cukup jelas
Pasal 37
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Yang dimaksud obat-obatan adalah jenis obat untuk diminum atau dimakan dan obat-obat luar.
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Penggolongan jenis sertifikat keahlian pelaut kapal perikanan didasarkan atas pembagian tugas yang diperlukan dai
kapal yang digunakan sebagai kapal penangkap ikan.
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Ayat (1)
Awak kapal motor sungai dan danu yang berukuran GT.7 ke bawah tidak diharuskan untuk memiliki surat
keterangan kecakapan.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3929

Juni 25, 2010 Posted by | Uncategorized | Tinggalkan komentar

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.